Menteri Nusron Usulkan Anggaran ATR/BPN 2027 Sebesar Rp10,6 Triliun ke DPR RI

Jakarta, (tamborapress.com) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,61 triliun untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026), sebagai bagian dari pembahasan rencana kerja kementerian untuk tahun mendatang.

Dalam paparannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa alokasi anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada tiga program utama yang mendukung pelayanan pertanahan, penataan ruang, dan penguatan tata kelola organisasi.

“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.

Dari total usulan anggaran Rp10.608.191.532.000, porsi terbesar diarahkan untuk program dukungan manajemen guna memastikan efektivitas operasional dan pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

Sementara itu, anggaran pengelolaan dan pelayanan pertanahan ditujukan untuk memperkuat layanan pertanahan kepada masyarakat, termasuk percepatan sertifikasi tanah dan peningkatan kualitas layanan publik.

Adapun program penyelenggaraan penataan ruang diharapkan mampu mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan melalui penguatan perencanaan dan pengawasan tata ruang di berbagai daerah.

Pembahasan pagu anggaran tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2027 yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI sebelum ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Nusron menegaskan bahwa dukungan anggaran yang memadai sangat penting untuk memastikan target-target strategis ATR/BPN dapat tercapai, terutama dalam memberikan kepastian hukum atas tanah serta mewujudkan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.(IB).