Dompu_NTB, (tamborapress.com) — Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Nusa Tenggara Barat (NTB), terus memperkuat dan meningkatkan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Dompu melalui kolaborasi lintas sektor.
Langkah tersebut ditempuh karena pengawasan kawasan hutan tidak cukup hanya mengandalkan personel internal KPH sendiri, tetapi dukungan unsur pertahanan dan keamanan, Pemerintah Kabupaten Dompu, Forkopimda, pemerintah desa hingga masyarakat dinilai penting untuk memperkuat pencegahan dan penindakan di lapangan.
Penguatan koordinasi tersebut salah satunya dilakukan melalui pertemuan dengan Kepala Staf Batalyon Brigif 31/PS, Senin (14/9/2026) kemarin. Pertemuan itu membahas dukungan lintas sektor dalam menghadapi berbagai potensi gangguan terhadap kawasan hutan di wilayah Dompu.
Kepala Balai KPH Wilayah VI DLHK NTB, Faruk, S.Hut, M.M. Innov, mengatakan, bahwa pengamanan hutan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Kami terus lakukan patroli rutin maupun gabungan. Dengan segala keterbatasan, kami mohon dukungan para pihak, stakeholder dan Forkopimda untuk hadir bersama-sama menjaga hutan,” ujar Faruk.
Menurut Faruk, luas kawasan yang harus diawasi dan beragamnya potensi gangguan membuat pengamanan hutan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri.
Karena itu, koordinasi lintas sektor, kata dia, sangat diperlukan untuk mempercepat pertukaran informasi, memperkuat pencegahan serta memastikan setiap potensi gangguan dapat segera ditindaklanjuti.
Penguatan koordinasi tersebut berjalan beriringan dengan patroli rutin dan patroli gabungan yang dilakukan jajaran KPH Wilayah VI. Kegiatan itu difokuskan pada kawasan yang dinilai rawan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak hutan.
Salah satu hasil kegiatan pengamanan yakni diamankannya 5 unit chainsaw di kawasan RTK. 55 Hutan Saneo beberapa hari lalu.
Lima unit peralatan tersebut diamankan dalam patroli pengamanan terkait dugaan aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan hutan.
Hutan Saneo sendiri menjadi salah satu contoh kawasan yang mendapat perhatian KPH Wilayah VI. Selain memiliki nilai penting bagi kelestarian vegetasi, kawasan tersebut juga berfungsi sebagai salah satu penyangga mata air bagi wilayah Kota Dompu.
Faruk menegaskan, pengamanan kawasan tersebut akan terus ditingkatkan.
“Kami berkomitmen akan terus bekerja maksimal demi menjaga kelestarian Hutan Saneo sebagai penyangga mata air Kota Dompu,” tegasnya.
Kendati demikian, Faruk tidak menampik bahwa pengamanan kawasan hutan masih menghadapi keterbatasan, terutama jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi.
Kondisi tersebut, kata dia, semakin menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Masyarakat dinilai memiliki posisi strategis dalam membantu pengawasan karena dapat menjadi sumber informasi awal ketika menemukan aktivitas mencurigakan atau kegiatan yang berpotensi mengganggu kawasan hutan.
Dengan pola kolaborasi tersebut, pengawasan diharapkan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi dapat diperkuat menjadi sistem pencegahan yang lebih efektif.
“Sinergi bersama unsur pertahanan, pemerintah daerah, Forkopimda, pemerintah desa dan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan bersama untuk menjaga hutan tetap lestari,” pungkas Faruk.(IB).
Leave a Reply