Ichal
Mataram_NTB, tamborapress.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hj. Mahdalena, menegaskan komitmennya memperjuangkan kebijakan fiskal yang berpihak pada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (12/11/2025) kemarin.
Kunjungan tersebut mengagendakan pembahasan dan strategi kebijakan fiskal dan pembiayaan produktif, termasuk rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi PMI, yang dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan ekonomi bagi para “pahlawan devisa” tersebut.
Dalam kesempatan itu, Hj. Mahdalena secara tegas menyoroti lemahnya akses pembiayaan resmi yang selama ini dihadapi oleh para pekerja migran.
” Selama ini, banyak PMI kita terpaksa meminjam uang di luar sistem perbankan dengan bunga tinggi hanya untuk biaya keberangkatan. Padahal mereka adalah pahlawan devisa negara yang setiap tahun menyumbang triliunan rupiah ke kas nasional melalui remitansi “, Ujarnya.
Dari data Bank Indonesia (BI), total remitansi (Pengiriman uang) PMI sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari Rp.136 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong. NTB sendiri termasuk lima besar daerah pengirim PMI terbanyak di Indonesia. Hingga Juli 2025, remitansi PMI asal NTB telah mencapai Rp76 miliar.
Kendati berperan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional, lebih dari 70 persen PMI masih mengandalkan sumber pembiayaan informal seperti rentenir untuk menutupi biaya awal keberangkatan. Kondisi ini, Kata Hj. Mahdalena, menjadi ironi yang harus segera diatasi melalui kebijakan yang berpihak dan inklusif.
” Kita harus memastikan PMI memiliki akses modal yang aman, legal, dan terjangkau. Mereka tidak boleh lagi berangkat dengan beban utang tinggi. Negara wajib hadir memberikan solusi nyata “, Tegasnya.
Hj. Mahdalena menilai, NTB memiliki potensi besar dalam mendorong ekonomi daerah melalui peran PMI. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, katanya, para pekerja migran tidak hanya menjadi penyumbang devisa, tetapi juga pelaku ekonomi produktif ketika kembali ke tanah air.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan di agenda itu menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema KUR khusus PMI dengan bunga subsidi di bawah 6 persen per tahun, serta tenor pinjaman yang menyesuaikan masa kontrak kerja di luar negeri.
Sementara itu, Bank Indonesia juga berkomitmen memperkuat literasi keuangan bagi calon PMI melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan lembaga penempatan tenaga kerja.
Kunjungan kerja Banggar DPR R.I di Nusa Tenggara Barat kali ini di akhiri dengan rekomendasi penguatan koordinasi lintas lembaga dalam perumusan program pembiayaan PMI, guna memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan lembaga keuangan mikro.(IB).
