DPRD NTB Tegas Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI

Mataram_NTB, (tamborapress.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Sikap tersebut ditegaskan sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan kepastian tata kelola pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda SH. MH., yang menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan desain konstitusional yang penting untuk memastikan garis komando berjalan efektif, jelas, dan akuntabel.

Menurut Hj. Baiq Isvie, keberadaan Polri di bawah Presiden bukan semata persoalan struktural, tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan publik. mulai dari keamanan, penegakan hukum, hingga pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, DPRD NTB memandang penguatan institusi Polri perlu didukung secara politik dan kelembagaan.

“ DPRD Provinsi NTB secara kelembagaan mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia, demi menjaga stabilitas keamanan, netralitas institusi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat “, Ujar Politisi Golkar tersebut, dalam keterangannya yang diterima redaksi tamborapress.com, Jumat (30/01/2026).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD NTB selama empat periode itu juga menilai, bahwa selama ini sinergi antara Polri dan pemerintah daerah di NTB telah berjalan relatif baik. Peran kepolisian terlihat signifikan dalam menjaga kondusivitas daerah, pengamanan agenda strategis pemerintahan, hingga pengawalan program sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, DPRD NTB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dan supremasi hukum.

” Kepercayaan publik menjadi modal penting bagi Polri untuk terus bekerja secara profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat “, Tutupnya.(IB).