Kantor Pertanahan Dompu Hadiri Rapat PKKPR, Dorong Investasi Tertib Berkelanjutan

Domp_NTB, (tamborapress.com) — Pemerintah Kabupaten Dompu menggelar Rapat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada kamis (12/02/2026) kemarin, agenda itu merupakan sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian tata ruang guna mendukung iklim investasi yang tertib dan berkelanjutan di daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bidang Penataan Ruang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Litbang Kabupaten Dompu tersebut dihadiri oleh Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), perwakilan instansi teknis terkait, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu.

Rapat tersebut mengagendakan pembahasan sejumlah permohonan PKKPR dari badan usaha di berbagai sektor, antara lain rencana pengembangan real estate oleh PT. Four Coconut Trees, PT. Dunia Mas dibidang industri galian bukan logam, perdagangan Daging ayam PT. Seny Nanga Sia, penggalian tanah CV. DC, serta rencana pertambangan mineral Emas dan Perak oleh PT BHARA Satonda Prima.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Tri Harjanto, S.Si, M.Si., menjelaskan, bahwa PKKPR merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah.

“ Melalui PKKPR, setiap rencana kegiatan usaha dipastikan berjalan sesuai peruntukan ruang, memperhatikan aspek lingkungan, serta selaras dengan arah pembangunan daerah “, Ujar Tri Harjanto.

Ia menambahkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu memiliki peran strategis dalam mendukung layanan perizinan berusaha, khususnya melalui penyediaan data pertanahan, validasi kesesuaian lokasi, serta koordinasi teknis dengan instansi terkait.

“ Peran kami adalah memastikan aspek pertanahan dalam proses perizinan berusaha berjalan akurat, transparan, dan memberikan kepastian bagi investor “, Katanya.

Diakhir penyampaiannya, Tri Harjanto menegaskan bahwa sinergi lintas sektor dalam rapat PKKPR juga diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan masyarakat.(IB).