Mahasiswa NTB Bakal Kepung OJK, Bank NTB Syariah Hingga Kantor Gubernur

Mataram_NTB, (tamborapress.com) — Gelombang kritik terhadap kinerja Bank NTB Syariah terus menguat. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA NTB) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa, 10 Februari 2026, dengan tiga titik sasaran utama: Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Kantor Bank NTB Syariah, dan Kantor Gubernur NTB.

Aksi tersebut disebut merupakan bentuk peringatan atas krisis tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) dan kegagalan kepemimpinan daerah yang dinilai telah berdampak langsung pada pelayanan publik dan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat.

SAMUDRA NTB menilai gangguan serius pada sistem perbankan Bank NTB Syariah tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan teknis semata. Macetnya transaksi antarbank, tertundanya pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) hingga melewati pertengahan bulan, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat disebut sebagai indikator kegagalan yang bersifat struktural dan sistemik.

“ Ini bukan gangguan insidental. Ini adalah kegagalan total tata kelola perbankan daerah “, Kata SAMUDRA NTB dalam pernyataan sikap resminya.

Menurut mereka, manajemen Bank NTB Syariah selama ini hanya menyampaikan narasi perbaikan tanpa dibarengi langkah konkret. Setiap krisis dinilai selalu direspons dengan klarifikasi normatif dan alasan teknis berulang, sementara akar persoalan tidak pernah diselesaikan secara tuntas.

Direksi Dinilai Bertanggung Jawab
Dalam pernyataan sikapnya, SAMUDRA NTB secara tegas menunjuk direksi Bank NTB Syariah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Direksi dinilai gagal menjaga keandalan sistem perbankan, gagal melindungi kepentingan ASN sebagai nasabah utama, serta gagal mempertahankan kepercayaan publik.

“ Direksi Bank NTB Syariah tidak lagi layak dipertahankan. Mereka harus dicopot, bukan sekadar dipanggil untuk klarifikasi atau diberi peringatan “, Tegas mereka.

Tak hanya manajemen bank, kritik tajam juga diarahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. Sebagai lembaga pengawas perbankan, OJK dinilai bersikap pasif di tengah krisis yang berdampak luas pada pelayanan publik.

SAMUDRA NTB menilai sikap diam OJK justru memperkuat dugaan lemahnya fungsi pengawasan terhadap Bank NTB Syariah dan minimnya keberanian institusional untuk mengambil langkah tegas.

Sorotan keras diarahkan kepada Gubernur NTB selaku pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah. Di tengah keterlambatan gaji ASN dan terganggunya transaksi keuangan masyarakat, gubernur dinilai belum menunjukkan langkah tegas maupun keputusan strategis.

SAMUDRA NTB menyebut sikap tersebut sebagai bentuk pembiaran yang dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Dalam pernyataan sikapnya, SAMUDRA NTB bahkan menyampaikan kritik politik terbuka dengan menyebut kepemimpinan daerah “miskin prestasi”, khususnya dalam pengelolaan BUMD, penjaminan pelayanan publik, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Mereka menegaskan, apabila pasca-aksi tidak ada pencopotan direksi, tidak ada langkah konkret pembenahan, dan tidak ada keberanian politik dari pemerintah daerah, maka kepemimpinan NTB dinilai telah gagal menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.

SAMUDRA NTB menutup pernyataan sikapnya dengan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan.

“ Rakyat tidak akan terus diam menghadapi ketidakadilan. Mahasiswa tidak akan berhenti bersuara ketika kekuasaan memilih abai “, Demikian pernyataan mereka.(IB).