Realisasi PAD Dompu Merayap di 7,3 Persen, Pemkab Bakal Evaluasi Sistem Pendapatan Daerah

Dompu_NTB, (tamborapress.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul rendahnya capaian pendapatan daerah hingga pertengahan tahun anggaran 2026.

Berdasarkan data APBD 2026, realisasi PAD Kabupaten Dompu hingga Juni baru mencapai 14,86 miliar rupiah atau sekitar 7,3 persen dari target sebelumnya yakni sebesar 189,25 miliar rupiah.

Capaian tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena terjadi di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menyatakan bahwa evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat digali dan dikelola secara optimal.

“Sangat perlu dilakukan evaluasi,” tegas Bambang saat dimintai tanggapan terkait upaya peningkatan PAD, Kamis (18/06/2026) kemarin.

Kata dia, pemerintah daerah akan meninjau kembali seluruh komponen yang menjadi sumber pendapatan daerah serta mempertimbangkan berbagai penyesuaian kebijakan yang dianggap relevan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

“Jadi kita coba melihat kembali, mempertimbangkan kembali semua aspek-aspek yang menjadi sumber pendapatan kita. Selama itu tidak bertentangan dengan regulasi dan ketentuan, akan coba kita pertimbangkan untuk kita menyesuaikan di hari ini,” ujarnya.

Selain itu, Pemkab Dompu juga berkomitmen memperkuat sistem digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah sebagai langkah menekan potensi kebocoran penerimaan.

“Kemudian kita rapikan, kemudian digitalisasi itu untuk mengurangi daripada kebocoran-kebocoran. Nah, ini semua harus kita lakukan,” kata Bambang.

Meski mengakui perlunya evaluasi, Bupati Bambang menegaskan bahwa rendahnya realisasi PAD tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Ia menilai, peningkatan pendapatan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumber-sumber penerimaan.

“Masalah PAD ini tidak boleh juga kita titik beratkan kepada Bapenda sebenarnya. Bapenda ini kan hanya mengumpul. Jadi ini kerja bareng, kerja sinergitas seluruh pemerintah yang terkait dalam hal ini pengumpul-pengumpul PAD,” jelasnya.

Namun demikian, data APBD menunjukkan sejumlah komponen PAD yang menjadi sumber utama penerimaan daerah masih belum mencapai target yang diharapkan.

Pada sektor pajak daerah, realisasi hingga Juni 2026 tercatat sebesar Rp11,95 miliar atau sekitar 23,06 persen dari target Rp51,75 miliar. Sementara untuk pendapatan dari retribusi daerah baru mencapai Rp1,58 miliar atau sekitar 25,88 persen dari target Rp6,12 miliar.

Rendahnya capaian PAD menjadi sorotan karena terjadi ketika indikator ekonomi daerah justru menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dompu yang dirilis pada April 2026 lalu, mencatat pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dari 3,62 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen pada 2025. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, serta aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Walau pada posisi fiskal kita sangat terbatas, tapi ekonomi masyarakat kita mampu tetap bertahan, bertumbuh malah di hari ini,” ujar Bambang.

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Data APBD sendiri menunjukkan PAD Kabupaten Dompu sempat mencapai Rp211,36 miliar pada 2024, namun turun menjadi Rp137,99 miliar pada 2025.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah yang tengah berupaya memperkuat kapasitas fiskal di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhammad Syahroni, menyatakan PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat diharapkan untuk memperluas ruang fiskal pemerintah daerah.

“Kita tetap optimis, namun kita harus realistis juga. Artinya kan di situ ada, misalnya bicara pendapatan, ada PAD yang kita berharap banyak PAD itu meningkat atau minimal sama dengan tahun sebelumnya,” kata Syahroni.

Ia mengungkapkan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi apabila target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD diperkirakan tidak dapat tercapai hingga akhir tahun.

“Seandainya tambahan pendapatan yang sudah ditargetkan di APBD murni itu kita perkirakan tidak akan tercapai, tentu akan ada langkah-langkah dari pemerintah, seperti rasionalisasi belanja, kemudian kita prioritaskan program-program prioritas,” ujarnya.(IB).