Jakarta, (tamborapress.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kembali menorehkan capaian strategis di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai landasan mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy).
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Capaian tersebut menempatkan NTB sebagai daerah yang terdepan dalam membangun sinergi dengan pemerintah pusat guna mengakselerasi implementasi program strategis nasional di sektor kelautan dan perikanan, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai penggerak ekonomi maritim yang berkelanjutan.
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Pemprov NTB menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam membangun hubungan dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus aktif membangun komunikasi, menyelaraskan arah kebijakan, serta membuka ruang kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Miq Iqbal.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan di NTB yang lebih kolaboratif. Pengalaman sebagai diplomat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi antarlembaga sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat lahirnya berbagai program pembangunan.
Bagi Pemprov NTB, diplomasi antarlembaga bukan sekadar membangun relasi, melainkan instrumen untuk mempercepat sinkronisasi kebijakan, membuka peluang investasi, dan menghadirkan lebih banyak program strategis nasional yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Melalui nota kesepakatan yang berlaku selama lima tahun tersebut, Pemprov NTB dan KKP RI akan berkolaborasi dalam sembilan ruang lingkup strategis. Kerja sama meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Sinergi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integrasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut sehingga pembangunan sektor kelautan dapat berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, meningkatkan daya saing ekonomi maritim, serta tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Implementasi kerja sama itu diharapkan memberikan manfaat langsung bagi nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani MoU strategis dengan KKP RI menunjukkan bahwa komunikasi yang intensif dan kolaborasi yang dibangun Pemprov NTB bersama pemerintah pusat mampu mempercepat hadirnya berbagai kebijakan nasional di daerah.
Melalui diplomasi antar lembaga yang profesional dan berorientasi pada hasil, pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan lebih banyak program strategis yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, penguatan ekonomi maritim, dan percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(IB).
Leave a Reply