Dari Haji hingga KIP Kuliah, Hj. Mahdalena Konsisten Mengawal Kepentingan Masyarakat NTB

Jakarta, (tamborapress.com) – Hampir dua tahun sejak dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029, Hj. Mahdalena SS, MM, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal berbagai kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

Melalui perannya sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut aktif memperjuangkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari penyelenggaraan ibadah haji, bantuan sosial, perlindungan perempuan dan anak, penanggulangan bencana, hingga perluasan akses pendidikan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Sebagai legislator yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) NTB I meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima, Mahdalena menempatkan aspirasi masyarakat sebagai prioritas utama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, dan penyerapan aspirasi di parlemen.

Kehadirannya di Senayan juga mencatat sejarah sebagai perempuan pertama asal Pulau Sumbawa yang berhasil menduduki kursi DPR RI. Amanah tersebut terus dijawab melalui kerja-kerja politik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah.

“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijawab dengan kerja nyata. Tugas kami di DPR RI adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat, khususnya masyarakat NTB,” ujar Mahdalena, Kamis (9/72026).

Berbekal pengalaman sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2019–2024, Mahdalena memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program nasional dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.

Fokus di Komisi VIII DPR RI

Sejak awal bertugas, Mahdalena memilih bergabung di Komisi VIII DPR RI karena menilai ruang lingkup komisi tersebut paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. Komisi VIII merupakan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Melalui komisi tersebut, Mahdalena terus mengawal berbagai kebijakan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Mengawal Pelayanan Haji yang Berkualitas

Dalam bidang keagamaan, Mahdalena aktif mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), peningkatan kualitas pelayanan jamaah, serta tata kelola dana haji agar tetap transparan, aman, dan memberikan manfaat bagi calon jamaah.

Ia juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan bagi jamaah haji asal NTB agar memperoleh pelayanan yang semakin baik setiap tahunnya.

Mendorong Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Pada sektor kesejahteraan sosial, Mahdalena konsisten mendorong pembaruan data kemiskinan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat.

Menurutnya, validitas data merupakan faktor penting agar berbagai program perlindungan sosial pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

“Bantuan sosial harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, validitas data harus terus diperbaiki agar keadilan sosial benar-benar terwujud,” tegasnya.

Perempuan, Anak, dan Mitigasi Bencana

Komitmen Mahdalena juga terlihat melalui dukungannya terhadap penguatan perlindungan perempuan dan anak. Bersama mitra kerja Komisi VIII, ia mendorong peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, penguatan program ramah anak, hingga layanan pendampingan bagi korban kekerasan.

Sementara di bidang kebencanaan, Mahdalena aktif mengawal peningkatan anggaran mitigasi, penguatan sistem peringatan dini, serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar daerah-daerah di NTB semakin tangguh menghadapi berbagai risiko bencana.

Perjuangkan Akses Pendidikan

Selain menjalankan tugas legislasi, Mahdalena juga dikenal konsisten memperjuangkan akses pendidikan bagi generasi muda melalui Program KIP Kuliah.
Ia aktif mengawal penambahan kuota beasiswa KIP Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Pulau Sumbawa. Baginya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.

Mengawal Aspirasi Daerah

Di luar tugas formal di parlemen, Mahdalena terus membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, serta Mahdalena Centre sebagai pusat komunikasi, konsultasi, dan advokasi masyarakat.

Ia juga terus membuka ruang dialog terkait berbagai aspirasi strategis daerah, termasuk pembangunan Pulau Sumbawa dan agenda pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), yang diperjuangkan melalui mekanisme konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsisten Menjalankan Amanah

Memasuki paruh awal masa jabatannya, Mahdalena terus menunjukkan konsistensi sebagai wakil rakyat yang aktif menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dengan pengalaman politik, kapasitas akademik, serta komitmen dalam memperjuangkan isu keagamaan, sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kebencanaan, Hj. Mahdalena menegaskan perannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat NTB di Senayan.

“Saya ingin masyarakat merasakan bahwa mereka memiliki wakil di Senayan yang siap mendengar, memperjuangkan, dan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan. Selama amanah ini masih diemban, saya akan terus bekerja untuk NTB, khususnya Pulau Sumbawa,” tutupnya.(IB).