Tingkatkan Kualitas Data, Kantor Pertanahan Lombok Tengah Gelar Pengarahan PDDM

Lombok Tengah_NTB, (tamborapress.com) — Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terus memperkuat kualitas kinerja teknis jajarannya, salah satunya melalui pengarahan pada proses penanganan Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) yang digelar pada Kamis, (12/02/2026) kemarin.

PDDM sendiri merupakan biaya layanan pertanahan yang sudah dibayarkan oleh pemohon/masyarakat (melalui PNBP – Penerimaan Negara Bukan Pajak) ke kas negara, namun berkas permohonan pendaftaran tanahnya belum selesai atau belum diselesaikan oleh kantor pertanahan setempat.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis kantor pertanahan lombok tengah untuk meningkatkan ketelitian, efektivitas kerja, serta koordinasi internal dalam setiap tahapan pelaksanaan tugas survei dan pemetaan.

Pengarahan disampaikan oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Catur Bowo Susbiarto, S.SiT., M.H., bersama tim dan di ikuti oleh seluruh jajaran teknis.

Dalam pemaparannya, Catur Bowo Susbiarto menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap prosedur PDDM guna meminimalkan potensi kesalahan teknis di lapangan sekaligus menjaga akurasi data pertanahan.

Selain itu, penanganan PDDM, kata dia, tidak hanya menuntut kemampuan teknis petugas ukur, tetapi juga kedisiplinan administrasi dan ketepatan waktu.

“ Setiap tahapan survei dan pemetaan harus dilaksanakan secara cermat, terukur, dan terdokumentasi dengan baik agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat “, Ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Catur juga memperkenalkan Aplikasi Penjadwalan Petugas Ukur sebagai inovasi pendukung sistem kerja yang lebih terstruktur dan transparan. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengaturan jadwal pengukuran secara sistematis, sehingga dapat menghindari benturan tugas antarpetugas serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan layanan.

Ia menjelaskan, bahwa pemanfaatan aplikasi tersebut sejalan dengan upaya modernisasi layanan pertanahan.

“ Melalui sistem penjadwalan yang terintegrasi, kami berharap pelayanan pengukuran kepada masyarakat dapat berjalan lebih profesional, tepat waktu, dan akuntabel “, Kata Catur.(IB).