Mataram_NTB, (tamborapress.com) — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Dick Atmajaya, menghadiri kegiatan Seminar dan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Pengwil NTB IPPAT), Sabtu, 3 Oktober 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Selaparang Ballroom, Hotel Lombok Raya, Mataram, tersebut mengangkat tema “Transformasi Layanan Pertanahan Melalui Program Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari dan Penguatan Sinergi Stakeholders (Bapenda, BPN & PPAT) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum untuk Mendukung Investasi Daerah dan Kemudahan Layanan Perumahan Rakyat.”
Seminar dan FGD ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan terkait bidang pertanahan, perpajakan daerah, serta pelayanan akta tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, Dick Atmajaya, turut diundang secara khusus dalam kegiatan tersebut.
Dick Atmajaya menyampaikan bahwa transformasi pelayanan pertanahan membutuhkan sinergi yang kuat antara seluruh pihak yang terlibat dalam proses peralihan hak.
“Transformasi layanan pertanahan tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi antara BPN, Bapenda, PPAT serta seluruh stakeholder terkait agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujar Dick Atmajaya.
Menurutnya, implementasi Program Peralihan Hak Terintegrasi (Perintis) 10 Hari menjadi salah satu langkah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan pertanahan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Program Perintis 10 Hari ini tentu menjadi bagian dari upaya kita menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana setiap tahapan dapat berjalan sesuai ketentuan dengan tetap mengedepankan akurasi dan kepastian hukum,” lanjutnya.
Acara tersebut juga menghadirkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, H. Fahri Hamzah, S.E., sebagai keynote speaker.
Kehadiran para pemangku kepentingan dalam forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Bapenda, BPN, dan PPAT.
Dick Atmajaya menambahkan, sinergi yang baik antarlembaga diharapkan tidak hanya berdampak pada percepatan pelayanan pertanahan, tetapi juga mendukung kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan perumahan.
“Pada akhirnya, pelayanan pertanahan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang semakin baik, kita berharap proses administrasi pertanahan dapat menjadi lebih mudah, pasti, dan mendukung kebutuhan masyarakat maupun perkembangan investasi di daerah,” pungkasnya.
Melalui seminar dan FGD tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pelayanan pertanahan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam mendukung pembangunan dan investasi di wilayah Nusa Tenggara Barat.(IB).
Leave a Reply