WADUHH!! Satgas MBG Kritik SPPI Wilayah Dompu, Sindir SDM Kurang dan Minim Pengalaman

Dompu_NTB, (tamborapress.com) — Kritik keras dilontarkan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah. Terutama mengarah pada lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) petugas Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) yang dinilai belum siap mengelola program strategis berskala besar tersebut.

Ketua Satgas MBG Dompu, H. Khairul Insyan, secara tegas menyebut bahwa SDM yang ditempatkan BGN di lapangan tidak memiliki pengalaman yang memadai, baik dari sisi organisasi, teknis operasional, maupun koordinasi lintas sektor. Kondisi ini dinilai sebagai akar persoalan yang membuat implementasi program berjalan tidak optimal.

“ SDM yang diturunkan ini minim pengalaman. Lemah di organisasi, lemah di koordinasi, dan itu berdampak langsung di lapangan “, Kritik Khairul, jumat (04/04/2026).

Kata dia, kondisi tersebut tidak bisa ditoleransi dengan alasan program masih baru. Justru karena MBG merupakan program strategis nasional dengan jangkauan luas, maka kesiapan SDM seharusnya menjadi prioritas utama, bukan titik lemah.

“ Ini program besar. Tidak boleh dikelola secara sembarangan “, Ujarnya.

Satgas MBG Dompu menilai lemahnya SDM berimplikasi terhadap mandeknya fungsi pengawasan dan koordinasi. Akibatnya, berbagai potensi pelanggaran di tingkat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak tertangani secara cepat dan tegas.

Dalam situasi tersebut, kata dia, Satgas terpaksa mengambil alih peran pengawasan yang semestinya menjadi tanggung jawab utama pelaksana program dari pusat. Bahkan, intensitas pengawasan diperketat dengan turun langsung ke lapangan serta melibatkan unsur TNI dan Polri.

“ Kalau pengawasan lemah, kami yang harus turun. Pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam “, Kata Khairul.

Kritik Satgas tersebut semakin terbukti dengan munculnya persoalan di lapangan yang dinilai sebagai dampak nyata lemahnya pengelolaan. Minimnya transparansi kepada publik, cara komunikasi yang tertutup, hingga dugaan tebang pilih dalam penindakan menjadi catatan serius yang memperburuk kepercayaan terhadap pelaksanaan program.

Sebagai contoh, kasus SPPG Manggelewa Doromelo yang kini jadi sorotan publik. Unit tersebut diketahui telah berulang kali mendapatkan peringatan, namun tetap beroperasi tanpa pembenahan yang signifikan. Mengaku hanya memiliki delapan pemasok bahan pangan dari 15 yang diwajibkan BGN, penyajian makanan berupa daging ayam mentah oleh pihak dapur, hingga tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) standar, menjadi indikator adanya kelalaian dalam pengawasan.

Fakta bahwa BGN terpaksa turun langsung ke SPPG Doromelo untuk memastikan operasional berjalan sesuai standar justru mempertegas kritik Satgas bahwa fungsi kontrol di level daerah tidak berjalan efektif.

Dengan beban layanan mencapai sedikitnya 3.000 penerima manfaat per SPPG, setiap kelalaian bukan cuma kesalahan teknis, tetapi merupakan ancaman terhadap kualitas layanan gizi masyarakat itu sendiri

Satgas MBG Dompu menegaskan, tanpa pembenahan cepat dan menyeluruh perlu dilakukan terutama pada kualitas SDM, sistem pengawasan, dan keterbukaan informasi.

” Semua pihak harus serius meningkatkan kapasitas dan koordinasi agar program ini berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat “, Ujarnya.(IB).