Jakarta, (tamborapress.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Tiga penghargaan tersebut diraih NTB pada kategori yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
NTB berhasil meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan dan Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Capaian tersebut menempatkan NTB sebagai salah satu pemerintah daerah yang memperoleh apresiasi dalam ajang daerah berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kemendagri.
Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan, tiga penghargaan tersebut menjadi refleksi atas kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Iqbal.
Menurutnya, penilaian Kemendagri tidak hanya melihat hasil akhir pembangunan, tetapi juga kebijakan yang disusun dan dijalankan pemerintah daerah.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Selain memperoleh penghargaan, NTB juga mendapatkan dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar.
Dukungan tersebut terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Pada sektor perumahan, program bedah rumah akan diarahkan terutama kepada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Iqbal menjelaskan, perbaikan kualitas hunian menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan karena persoalan rumah menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan ekstrem.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.
Sementara pada sektor pendidikan, Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, termasuk melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket sebagai bagian dari strategi pemerataan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok.
Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah dengan kinerja terbaik didorong untuk bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Iqbal.
Gubernur menegaskan, penghargaan yang diterima NTB bukan merupakan tujuan akhir. Pengakuan tersebut justru menjadi dorongan agar kebijakan yang telah disusun dapat menghasilkan capaian konkret dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Iqbal menyebut berbagai kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan apresiasi pemerintah daerah diberikan antara lain untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Selain Pemprov NTB, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi pada berbagai kategori. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Tiga penghargaan tersebut menjadi capaian penting bagi NTB dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang mendapat apresiasi dapat terus diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(IB).
Leave a Reply