NTB Catat Realisasi Investasi Semester I 2026 Capai Rp33,73 Triliun

Mataram_NTB, (tamborapress.com) – Realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren positif. Pemerintah Provinsi NTB mencatat nilai investasi mencapai Rp33,73 triliun, atau 51,26 persen dari target tahunan sekitar Rp64 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Capaian tersebut menandakan bahwa iklim investasi di NTB tetap kondusif dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah di tengah dinamika berbagai sektor usaha.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, target investasi NTB pada 2026 meningkat sekitar 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan target itu sejalan dengan sasaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB sebesar 12 persen, sehingga investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, mengatakan realisasi investasi tahun ini menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Pada Semester I Tahun 2025, dengan target investasi yang lebih rendah, capaian realisasi belum mencapai seperempat target. Tahun ini, meskipun target meningkat menjadi sekitar Rp64 triliun, realisasi hingga Semester I sudah mencapai lebih dari 51 persen. Ini merupakan perkembangan yang sangat positif,” ujar Irnadi saat Press Release Capaian Realisasi Investasi NTB Triwulan II dan Semester I Tahun 2026 di Bale Kita Mataram, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, capaian tersebut turut didukung oleh pertumbuhan ekonomi NTB yang masih berada di atas rata-rata nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi itu menunjukkan struktur ekonomi daerah tetap kuat meskipun sektor pertambangan mengalami normalisasi aktivitas.

Dari sisi pelaku usaha, kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga terus meningkat. Hingga Semester I 2026, realisasi investasi UMKM mencapai Rp496,68 miliar, naik 22,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp406,19 miliar.

Irnadi menjelaskan, pengalaman pada akhir 2025 menjadi pelajaran penting ketika investasi UMKM mampu menopang pencapaian target investasi daerah hingga 100,2 persen setelah data investasi senilai lebih dari Rp600 miliar berhasil diinput melalui sistem pelaporan LKPM.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat kemudahan layanan perizinan, pembinaan, dan pendampingan UMKM sebagai bagian dari strategi mendorong peningkatan investasi.

Pada Triwulan II 2026, investasi non-UMKM masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar sekitar Rp12,14 triliun atau 81,85 persen dari total investasi non-UMKM. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sekitar Rp2,7 triliun atau 18,15 persen. Pemerintah optimistis porsi investasi asing akan meningkat pada semester berikutnya seiring masuknya sejumlah proyek investasi baru.

Secara wilayah, Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi penyumbang investasi terbesar di NTB dengan nilai lebih dari Rp11 triliun, terutama dari sektor pertambangan. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Dompu yang mencatat peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, disusul Kabupaten Lombok Tengah yang didorong pengembangan Kawasan Mandalika, sektor pariwisata, dan pembangunan infrastruktur.

Investasi juga tersebar pada sejumlah sektor strategis, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, hingga infrastruktur. Sementara itu, investasi asing berasal dari berbagai negara tanpa dominasi satu negara tertentu, dengan Spanyol dan Australia menjadi penyumbang terbesar pada Semester I 2026.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan investasi UMKM mampu menembus Rp1 triliun hingga akhir tahun melalui penguatan pendampingan usaha, digitalisasi, kemudahan perizinan, serta perluasan akses pembiayaan.

Selain itu, pemerintah Provinsi NTB juga optimistis target investasi sebesar sekitar Rp64 triliun pada 2026 dapat tercapai melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, pelaku UMKM, lembaga keuangan, dan media. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(IB).