Proyek Revitalisasi SMPN 4 SATAP Hu’u Rp1,05 Miliar, Diduga Gunakan Material Bekas dan Berkualitas Rendah

Dompu_NTB, (tamborapress.com) – Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMPN 4 SATAP Hu’u, Kabupaten Dompu, yang menelan anggaran lebih dari 1,05 miliar rupiah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kendikdasmen) Republik Indonesia, menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana pendidikan itu diduga menggunakan material kayu bekas dan sejumlah jenis kayu yang dinilai tidak memenuhi standar konstruksi bangunan sekolah.

Berdasarkan hasil investigasi awak media, pada Minggu (14/06/2026) di lokasi pekerjaan yang berada di Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, ditemukan sejumlah material kayu yang diduga digunakan dalam pembangunan dan rehabilitasi ruang belajar.

Beberapa di antaranya terlihat merupakan kayu bekas pakai, sementara sebagian lainnya merupakan jenis kayu yang dinilai masyarakat tidak layak digunakan sebagai komponen utama konstruksi bangunan pendidikan.

Proyek yang dikerjakan selama 120 hari kalender, mulai 22 Mei hingga 9 September 2026 tersebut meliputi rehabilitasi dua ruang kelas dan pembangunan satu ruang belajar baru dengan total anggaran mencapai Rp1.057.000.000 lebih.

Di lapangan, awak media menemukan penggunaan kayu kapas jawa pada bagian rangka atap (kap) bangunan. Selain itu, terdapat pula kayu aru nangka dan beberapa jenis kayu lainnya yang diduga digunakan pada sejumlah bagian konstruksi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian material dengan spesifikasi teknis yang seharusnya diterapkan dalam proyek yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Besarnya nilai anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat semestinya berbanding lurus dengan kualitas material dan mutu pekerjaan. Bangunan sekolah bukan sekadar proyek fisik biasa, melainkan fasilitas publik yang akan digunakan setiap hari oleh peserta didik dan tenaga pendidik dalam jangka waktu yang panjang.

Jika dugaan penggunaan material bekas dan kayu berkualitas rendah tersebut benar terjadi, maka hal itu berpotensi mengurangi kekuatan konstruksi bangunan serta memperpendek usia pakai gedung. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan risiko keselamatan bagi siswa dan guru yang nantinya menggunakan fasilitas tersebut.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh warga setempat. Seorang warga Dusun Nangadoro, Desa Hu’u, yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial H, mengaku prihatin terhadap material yang digunakan dalam proyek tersebut.

“Kayu yang digunakan itu menurut kami tidak layak untuk bangunan sekolah. Kayunya mudah lapuk dan gampang rusak. Kalau dipaksakan digunakan, bukan tidak mungkin suatu saat atapnya bisa roboh dan membahayakan siswa maupun guru,” ungkap H kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).

Kata dia, warga sekitar sebenarnya telah berulang kali menyampaikan masukan kepada pihak sekolah maupun pelaksana proyek agar menggunakan material yang lebih berkualitas dan sesuai standar konstruksi.

“Kami pernah memberikan masukan kepada pihak kepala sekolah maupun pelaksana agar menggunakan kayu yang bagus dan sesuai standar. Karena ini bangunan sekolah yang akan digunakan anak-anak untuk belajar. Jangan sampai kualitas bangunannya dikorbankan,” katanya.

Temuan di lapangan tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait pengawasan pelaksanaan proyek, mulai dari proses pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, hingga fungsi pengawasan teknis yang seharusnya memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap instansi terkait, termasuk pihak kementerian, dinas pendidikan, konsultan pengawas, maupun aparat pengawas internal pemerintah, dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas material yang digunakan dalam proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan yang berpotensi merugikan negara maupun mengancam keselamatan pengguna bangunan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMPN 4 SATAP Hu’u maupun pihak pelaksana proyek belum berhasil dikonfirmasi. Saat awak media mendatangi lokasi pekerjaan untuk meminta klarifikasi terkait dugaan penggunaan material bekas dan material yang dinilai tidak berkualitas tersebut, pihak yang berwenang tidak berada di tempat.(IB).