Istri Baru Setahun jadi TKW Demi Ubah Nasib, Suami di Dompu Malah Nikahi Janda

Dompu_NTB, (tamborapress.com) – Niat mengorbankan waktu bersama keluarga demi memperbaiki ekonomi rumah tangga justru berbuah pilu bagi Santi (24), seorang ibu dua anak asal Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Baru sekitar setahun bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Timur Tengah, ia justru menerima kabar yang menghancurkan perasaannya, suami yang ditinggalkannya mencari nafkah diduga telah menikah lagi dengan seorang janda.

Pria berinisial IK (39) tersebut diduga melangsungkan pernikahan dengan FA (40), seorang janda asal Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu. Yang membuat persoalan ini semakin menjadi perhatian, pernikahan itu disebut telah memperoleh buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu, padahal Santi mengaku dirinya hingga kini masih berstatus sebagai istri sah dan belum pernah bercerai.

Kisah ini pun memunculkan pertanyaan publik mengenai proses administrasi pernikahan, khususnya terkait verifikasi status calon mempelai sebelum akad nikah dilaksanakan.

Santi mengaku tidak pernah menyangka pengorbanannya bekerja di luar negeri demi masa depan kedua anaknya justru dibalas dengan kabar yang menyayat hati. Informasi mengenai pernikahan suaminya pertama kali ia terima dari keluarganya di Dompu yang mengirimkan foto-foto prosesi akad nikah.

Dalam foto tersebut terlihat seorang petugas KUA Kecamatan Dompu menyerahkan buku nikah kepada kedua mempelai. Prosesi itu juga disebut dihadiri keluarga kedua belah pihak serta unsur aparat setempat.

“Saya sangat kaget. Saya pergi bekerja ke luar negeri demi membantu ekonomi keluarga dan masa depan anak-anak kami. Ternyata suami saya justru menikah lagi, padahal pernikahan kami masih sah dan belum pernah ada perceraian,” ungkap Santi saat dikonfirmasi melalui pesan instan, Jumat (24/07/2026).

Menurutnya, pernikahannya dengan IK masih tercatat secara resmi dan belum pernah diputus oleh Pengadilan Agama. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana suaminya bisa kembali menikah dan memperoleh buku nikah baru.

“Setahu saya, kalau belum ada akta cerai atau putusan pengadilan, seharusnya tidak bisa menikah lagi ataupun diterbitkan buku nikah,” ujarnya.

Tak hanya harus menanggung luka batin, Santi mengaku juga mendapat tekanan dari pihak keluarga suaminya setelah persoalan tersebut mulai diketahui publik. Ia menyebut sempat diancam akan dilaporkan ke aparat penegak hukum dan dihadapkan dengan pengacara hanya karena mempertanyakan haknya sebagai istri yang masih sah.

“Yang saya perjuangkan hanya kejelasan dan hak saya sebagai istri. Saya tidak mencari masalah, saya hanya ingin mendapatkan keadilan,” katanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Dompu, Zikrul Muttakin, S.Ag, menjelaskan bahwa pihaknya memproses pencatatan pernikahan berdasarkan dokumen administrasi yang diajukan oleh calon mempelai.

Ia mengatakan, berkas yang diterima dari pihak laki-laki menyebutkan bahwa IK berstatus perjaka, sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang diterbitkan Pemerintah Desa Nangakara, Kecamatan Pekat.

“Kami menerima berkas dari calon mempelai laki-laki dengan status perjaka sesuai surat keterangan dari pemerintah desa. KUA memproses berdasarkan dokumen administrasi yang diajukan,” ujar Zikrul saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/07/2026).

Menurutnya, KUA tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan langsung terhadap status pribadi seseorang di luar dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

“Kami hanya memeriksa kelengkapan administrasi. Data tersebut menjadi dasar bagi KUA untuk memproses pencatatan perkawinan,” tegasnya.

Zikrul menambahkan, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau terdapat dugaan adanya keterangan yang tidak benar dalam proses administrasi tersebut, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan.

“Jika memang terbukti masih ada ikatan perkawinan yang sah, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak,” pungkasnya.(IB).