Kesra Setda Dompu Bagi-bagi Uang 2 Miliar Ke LSM, Wakil Bupati Syirajuddin : Pemborosan Berpotensi Halangi Kesejahteraan

Dompu_NTB, (tamborapress.com) – Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, secara terbuka melontarkan peringatan keras terkait pengelolaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi.

Pernyataan tersebut disampaikan Syirajuddin kepada sejumlah wartawan saat ditemui di pintu belakang kantornya di Gedung Paruga Parenta Dompu, Senin (13/04/2026) siang tadi. Ia menegaskan, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Dompu di bawah kepemimpinan Bambang–Syirajuddin saat ini harus fokus pada dua hal utama, yakni menekan belanja yang tidak prioritas dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pertama kita efisiensi masalah belanja, yang kedua optimalkan pendapatan asli daerah. Itu yang harus kita lakukan hari ini,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lagi menggunakan anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pemborosan anggaran justru berpotensi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan publik.

“Yang penting itu tingkatkan PAD yang kita punya, efisiensi belanja, bukan malah semakin melakukan pembengkakan untuk belanja yang tidak penting,” ujarnya dengan nada tegas.

Dalam beberapa waktu terakhir, postur anggaran Kesra tercatat mendekati Rp7 miliar, termasuk kurang lebih Rp2 miliar yang dibagikan kepada sejumlah Lembaga Sosial dan Kemasyarakatan (LSM). angka yang dinilai tidak sebanding dengan porsi yang diterima sejumlah OPD teknis lainnya.

Kesenjangan tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan pengelolaan anggaran dalam jumlah besar kepada Bagian Kesra.

Di sisi lain, sejumlah OPD yang memiliki mandat langsung dalam urusan kesejahteraan masyarakat justru menerima alokasi yang jauh lebih kecil. Dinas Sosial, misalnya, hanya mengelola anggaran kurang dari Rp396 juta. Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta dinas yang menangani perempuan dan anak masing-masing hanya memperoleh sekitar Rp1,4 miliar.

Perbedaan alokasi yang kentara ini dinilai menimbulkan ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.(IB).