Kemenhaj Lantik PPIH 2026, Kapoksi Komisi VIII DPR RI Hj. Mahdalena: Perkuat Standar Pelayanan Haji

Jakarta, (tamborapress.com) – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Hj. Mahdalena, S.S., M.M., menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M, khususnya bagi jamaah lanjut usia (lansia) yang jumlahnya terus mendominasi.

Hal tersebut disampaikan Hj. Mahdalena menyusul pelantikan dan pembekalan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang digelar secara serentak diseluruh indonesia, Jumat (17/04/2026) kemarin.

Menurutnya, kesiapan petugas tidak cukup hanya dari sisi administratif dan teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek pelayanan yang ramah dan berorientasi pada kebutuhan jamaah.

“Karakter jamaah kita didominasi lansia. Artinya, pelayanan harus disesuaikan—lebih sabar, lebih responsif, dan memastikan aspek kesehatan benar-benar terpantau sejak awal,” ujarnya.

Mahdalena menjelaskan, PPIH memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan, terutama pada fase keberangkatan di embarkasi. Pada tahap ini, berbagai potensi kendala kerap muncul, mulai dari kondisi kesehatan jamaah, administrasi perjalanan, hingga kesiapan logistik.

“Di titik embarkasi, semua harus sudah clear. Jangan sampai ada persoalan yang terbawa hingga ke Tanah Suci. Karena itu, ketelitian dan koordinasi menjadi kunci,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya standar pelayanan yang terukur dan konsisten di seluruh lini. Kata dia, kualitas penyelenggaraan haji harus dapat dirasakan langsung oleh jamaah, bukan hanya terlihat dalam laporan administratif.

“Indikatornya sederhana: jamaah merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Itu yang harus menjadi fokus utama,” katanya.

Selain itu, Mahdalena juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, mengingat penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Ia menilai, sinergi yang kuat akan meminimalisir potensi hambatan di lapangan.

Dari sisi pengawasan, Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus memantau jalannya penyelenggaraan haji agar tetap sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

“Kami di DPR memiliki fungsi pengawasan. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan kepada jamaah benar-benar berjalan maksimal dan tidak menyisakan persoalan yang berulang setiap tahun,” pungkasnya.

Mahdalena juga mengingatkan para petugas agar menjaga kondisi kesehatan selama bertugas, mengingat padatnya aktivitas dan tingginya beban kerja di lapangan.

“Petugas harus dalam kondisi prima. Karena mereka bukan hanya melayani, tetapi juga menjadi tempat bergantung bagi jamaah,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, ia berharap seluruh petugas PPIH 2026 dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai pengabdian.

“Ini bukan sekedar tugas, tetapi amanah. Layani jamaah dengan sepenuh hati, karena di situlah kualitas penyelenggaraan haji diuji,” tutupnya.(IB).