Proyek pengadaan Skylift 1,1 Miliar Dinas Perhubungan Dompu Tahun 2025 Diduga MarkUp

Dompu_NTB, (tamborapress.com) – Pengadaan mobil skylift pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat tahun 2025, Diduga terjadi penggelembungan anggaran (MarkUp). Dugaan tersebut terungkap setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumen pengadaan dan harga resmi yang tertera di katalog pemerintah.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dishub Dompu, pengadaan satu unit mobil jenis crane (skylift) dianggarkan sebesar 1,1 miliar rupiah melalui metode e-purchasing. Namun, hasil penelusuran menunjukkan adanya indikasi selisih harga yang patut dipertanyakan.

Mobil jenis pickup 4 silinder bermerek Isuzu tersebut diketahui dibeli melalui penyedia CV Simaja Grage Cemerlang yang beralamat di Cirebon. Informasi ini teridentifikasi dari penandaan (stiker) pada badan kendaraan yang menjadi objek pengadaan.

Sementara itu, berdasarkan data pada katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), produk serupa dipasarkan dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. Dengan demikian, terdapat dugaan selisih anggaran sekitar 100 juta rupiah dibandingkan nilai yang tercantum dalam RUP.

Selisih tersebut memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan, termasuk apakah terdapat komponen tambahan yang menyebabkan kenaikan harga atau justru mengarah pada indikasi pembengkakan anggaran.

Padahal, mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik dirancang untuk memastikan harga yang wajar, transparan, dan akuntabel. Setiap transaksi seharusnya merujuk pada harga yang telah ditetapkan dalam sistem guna meminimalisir potensi penyimpangan.

Kepala Dinas Perhubungan Dompu, H. Fakhrurrozi, saat didatangi dikantornya pada, Kamis (16/04/2026) pagi, guna mengkonfirmasi terkait dugaan tersebut justru tidak ada ditempat. Saat dihubungi via telepon, Ia berdalih sedang ada agenda diluar.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media tamborapress.com, masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi guna memastikan duduk perkara sebenarnya.(IB).