Pasca Disahkan Kemenkumham, Pj Ketum PBB Pastikan Nadirah Alhabsyi Tetap Pimpin DPW NTB

Jakarta, (tamborapress.com) — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan tidak pernah mengeluarkan keputusan pembekuan terhadap kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya isu yang menyebut adanya pembekuan struktur organisasi di tingkat wilayah itu.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Pj) Ketua Umum PBB, Yuri Kemal Fadlullah, melalui Wakil Ketua Umum DPP PBB, Randy Bagasyudha, dalam siaran pers yang diterima tamborapress.com, Selasa (21/4/2026).

“Tidak pernah ada keputusan pembekuan terhadap DPW NTB. Informasi yang beredar tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Randy.

DPP sekaligus memastikan bahwa kepemimpinan DPW PBB NTB tetap berada di bawah Nadirah Alhabsyi. Tidak ada dualisme maupun perubahan kepengurusan di tingkat wilayah.

“Ibu Nadirah tetap merupakan Ketua DPW NTB PBB yang sah. Tidak ada kepengurusan lain di NTB selain di bawah kepemimpinan beliau,” demikian penegasan DPP.

Kepastian tersebut merujuk pada struktur kepengurusan DPP PBB yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada 9 april 2026, sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Dewan Partai yang digelar pada 11 Maret 2026 lalu.

Dalam struktur yang telah mendapatkan pengesahan, Yuri Kemal Fadlullah menjabat sebagai Pj Ketua Umum, sementara posisi Sekretaris Jenderal dipegang oleh Dr. H. Ruksamin.

Randy menegaskan, seluruh keputusan organisasi, termasuk pembekuan atau perubahan kepengurusan wilayah, hanya sah apabila dikeluarkan melalui mekanisme resmi dan ditandatangani oleh Pj Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

“Dengan demikian, setiap klaim atau dokumen yang menyatakan adanya pembekuan maupun perubahan kepengurusan DPW NTB di luar mekanisme tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum,”

Selain itu, ia juga mengimbau seluruh kader dan pihak eksternal untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak resmi serta tetap menjaga soliditas organisasi di tengah dinamika politik.

“Penegasan ini sekaligus meredam spekulasi yang sempat berkembang dan memperkuat legitimasi kepemimpinan Nadirah Alhabsyi di NTB yang tetap sah dan diakui secara organisasi,” pungkasnya.(IB).